Pemerintah Distrik Shibuya di Tokyo, Jepang, secara resmi mulai memberlakukan kebijakan tegas terkait kebersihan lingkungan. Berdasarkan pantauan redaksi, kebijakan baru ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2026 sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tumpukan sampah yang kian meningkat di salah satu distrik pusat mode dan hiburan paling ramai di negara tersebut.
// RELATED STORIES
Melalui regulasi baru ini, siapa pun yang kedapatan melanggar aturan akan langsung dijatuhi sanksi finansial. Menurut otoritas setempat, para pelanggar dapat dikenai denda langsung di tempat sebesar 2.000 yen atau setara dengan kurang lebih Rp 220.000. Peraturan ketat ini bersifat universal dan berlaku mengikat untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu wisatawan mancanegara maupun warga lokal.
Berdasarkan informasi yang dilansir dari Unseen Japan pada Minggu (7/6/2026), kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah revisi terhadap "Clean Shibuya Ordinance". Aturan kebersihan ini sebenarnya sudah diterapkan oleh pemerintah distrik sejak tahun 1997 silam.
Selama hampir tiga dekade terakhir, pihak pemerintah setempat sejatinya lebih mengandalkan program edukasi publik serta kegiatan sukarela warga untuk menjaga estetika dan kebersihan lingkungan. Namun, dari pengamatan tim redaksi, upaya preventif tersebut dinilai sudah tidak lagi efektif dalam membendung persoalan volume sampah yang terus bertambah secara masif.
Sebelum kebijakan denda ini diresmikan, pemerintah Distrik Shibuya sempat merilis data yang menyebutkan bahwa jumlah sampah di ruang publik mengalami peningkatan yang sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak terkait kenyamanan tata kota.
Menurut data statistik penataan kota, antara tahun 2020 hingga 2023 terdapat rata-rata delapan hingga 25 sampah yang berserakan per 100 meter jalanan. Angka tersebut bahkan sempat melonjak drastis hingga menyentuh 70 sampah per 100 meter pada bulan Agustus 2024 lalu.
Dari pantauan redaksi terhadap laporan periode terbaru, jumlah sampah yang ditemukan di jalanan Shibuya masih berkisar antara 37 hingga 56 item per 100 meter. Angka ini dinilai masih jauh lebih tinggi dibanding visualisasi beberapa tahun sebelumnya, sehingga pemerintah memutuskan mengambil tindakan hukum yang lebih represif.
Meskipun banyak opini publik yang mengaitkan penurunan kebersihan ini dengan melonjaknya jumlah wisatawan asing pascapandemi, data resmi pemerintah justru menunjukkan gambaran yang berbeda mengenai ekosistem Shibuya. Distrik ini tidak hanya menjadi magnet bagi warga asing, melainkan juga bagi mobilitas domestik.
Berdasarkan data registrasi pelanggaran, sekitar 52 persen pelaku pembuangan sampah sembarangan tercatat merupakan warga negara asing. Sementara itu, 48 persen lainnya justru merupakan warga negara Jepang sendiri. Hal ini membuktikan bahwa persoalan kebersihan di Shibuya tidak semata-mata disebabkan oleh turis internasional.
Namun, terdapat satu fakta unik yang berhasil dihimpun oleh pihak berwenang. Sebanyak 92 persen pelaku yang kedapatan membuang sampah sembarangan ternyata bukan merupakan penduduk resmi yang tinggal di Distrik Shibuya. Dengan kata lain, mayoritas sampah diproduksi oleh para pelancong lintas wilayah.
Menurut laporan tim pengawas, sampah-sampah tersebut dibawa oleh orang-orang yang sekadar datang berkunjung, baik wisatawan global maupun warga dari distrik lain di Tokyo. Maka dari itu, demi memastikan aturan denda berjalan efektif, pemerintah Shibuya kini berinisiatif menerjunkan sekitar 50 petugas patroli khusus untuk mengawasi ketat seluruh area publik.